PELTI - Persatuan Tenis Seluruh Indonesia
 

Links

Ketentuan & Ketetapan

Profil Organisasi

Profil Organisasi » Anggaran Rumah Tangga

BAB I
UMUM

Pasal 1 > Dasar
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar dan bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.
Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan kekuasaan yang ada pada Musyawarah Nasional.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2 > Persyaratan Anggota
Persyaratan Anggota biasa adalah:
Warga Negara Indonesia
Terdaftar sebagai anggota suatu Perkumpulan Tenis di Indonesia.
Persyaratan bagi Anggota Luar Biasa ditetapkan oleh Pengurus Besar berdasarkan rekomendasi Rapat Kerja Nasional.
Persyaratan bagi Anggota Kehormatan ditetapkan Musyawarah Nasional.

Pasal 3 > Prosedur Penerimaan Anggota Biasa
Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota melalui perkumpulan kepada Pengurus Cabang dimana yang bersangkutan berdomisili. Bila di tempat berdomisili belum terdapat pengurus, permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah yang komunikasinya paling mudah.
Pemohon harus mengisi daftar isian pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus Cabang.
Pemohon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima menjadi anggota biasa.
Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan oleh pengurus cabang diserahkan kepada pemohon yang diterima menjadi anggota melalui perkumpulan.
Bentuk dan format formulir pendaftaran dan kartu tanda anggota ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 4 > Perubahan Status Anggota

Seorang anggota yang pindah ke perkumpulan lain di luar Pengcab yang bersangkutan, dapat melakukannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Pengcab asalnya. Pengcab memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan sejak permohonan tertulis diterima.

Pasal 5 > Berakhirnya Keanggotaan
Berakhirnya keanggotaan atas permintaan sendiri harus dinyatakan secara tertulis kepada pengurus cabang dan berlaku mulai tanggal surat permintaan anggota tersebut. Segala kewajiban sebagai anggota sampai dengan tanggal berakhirnya keanggotaan harus diselesaikan sebagaimana mestinya.
Berakhirnya keanggotaan sebagai sanksi organisasi karena tidak dipenuhinya persyaratan keanggotaan atau karena pelanggaran terhadap ketentuan organisasi, termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap kode etik, ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Tata cara dan prosedurnya ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Dalam penetapan tata cara tersebut, harus tercantum alasan berakhirnya keanggotaan.
Pemberhentian keanggotaan disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan melalui perkumpulan dan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Besar.

Anggota yang diberhentikan karena tidak memenuhi kewajiban keanggotaan dapat diterima kembali setelah melunasi seluruh kewajiban yang terhutang dan menempuh semua prosedur anggota baru.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6 > Perkumpulan
Suatu perkumpulan tenis paling sedikit harus mempunyai 8 anggota.
Pengesahan suatu perkumpulan tenis dilakukan oleh Pengurus Cabang dimana perkumpulan tersebut berdomisili. Bilamana tempat perkumpulan berdomisili, belum terdapat cabang maka Pengurus Daerah dapat memberikan pengesahannya.
Pengurus Cabang dapat memberhentikan sementara suatu perkumpulan yang mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya, serta mengurus dan mengatur kekayaan dari perkumpulan tersebut untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara.

Pasal 7 > Pengurus
Pengurus Daerah paling sedikit harus memiliki 3 Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang paling sedikit harus memiliki 3 perkumpulan tenis.
Pengurus Daerah dapat memberhentikan sementara suatu Pengurus Cabang, yang mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya, serta mengurus dan mengatur kekayaan cabang tersebut untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara.

Pasal 8 > Tata Kerja Pengurus

Pengurus PELTI menetapkan program kerjanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Formatur Pengurus PELTI ditetapkan oleh Musyawarah.

Program kerja Pengurus Besar disusun berdasarkan Pokok-pokok Program Kerja PELTI yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Program Kerja Pengurus Daerah disusun berdasarkan Program Kerja Daerah yang ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dan Program Kerja Pengurus Cabang disusun berdasarkan Program Kerja Cabang yang ditetapkan dalam Musyawarah Cabang

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) had kalendar setelah Pengurus PELTI terbentuk, Tata Kerja Kepengurusan harus sudah disusun dan sah diberlakukan, yang disedikitnya berisikan:

Uraian tugas dan tanggungjawab setiap Anggota Pengurus

Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat Pengurus

Pasal 9 > Penggantian Anggota Pengurus
Anggota Pengurus dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusan apabila:
Yang bersangkutan meninggal dunia
Yang bersangkutan mengundurkan diri
Yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai anggota pengurus.
Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 9.1. diatas Ketua Umum Pengurus Besar tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka untuk melanjutkan sisa jabatan sampai akhir masa kepengurusan tersebut Rapat Pengurus Harian yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya.
Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 9.1. diatas Ketua Pengurus Daerah tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka untuk melanjutkan sisa jabatan sampai akhir masa kepengurusan tersebut Rapat Pengurus Harian yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya.
Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 9.1. diatas Ketua Pengurus Cabang tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka untuk melanjutkan sisa jabatan sampai akhir masa kepengurusan tersebut Rapat Pengurus Harian yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya.
Apabila oleh salah satu sebab yang disebut dalam ayat 9.1. diatas anggota pengurus tidak dapat terus memegang jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka untuk melanjutkan sisa jabatan sampai akhir masa kepengurusan tersebut Rapat Pengurus Harian yang khusus diadakan untuk itu dapat memilih penggantinya, sejauh orang tersebut memenuhi syarat-syarat kepengurusan seperti yang dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini.
Rapat Pengurus Harian untuk penggantian Ketua Umum Pengurus Besar, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.2, 9.3, 9.4. harus dihadiri sekurang-kurangnya % (setengah) tambah satu dan jumlah Pengurus Harian.

Pasal 10 > Badan-badan

Badan Pelaksana Harian terdiri dari tenaga-tenaga professional yang bekerja bagi organisasi dan dibayar berdasarkan suatu perjanjian hubungan kerja.

Susunan dan personalia Badan Pelaksana Harian ditetapkan dengan surat keputusan pengurus organisasi

Badan bertanggung jawab kepada pengurus yang mengangkatnya

Badan-badan berfungsi:
Menampung aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat tenis Indonesia
Menyelenggarakan pelaksanaan teknis tugas pengurus organisasi
Menjamin kesinambungan jalannya tugas-tugas administrasi organisasi dari suatu masa kepengurusan ke masa pengurusan berikutnya.

BAB IV
PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 11 > Pemilih

Yang berhak memilih Formatur adalah anggota biasa yang pada saat pemilihan dilangsungkan tidak kehilangan hak pilihnya.

Pasal 12 > Cara Pemilihan

Pemilihan dilakukan dalam musyawarah dengan cara langsung, bebas dan bertahap. Tahapan terdiri dari:

  • Tahap pencalonan: Adalah tahap untuk menghasilkan daftar calon formatur yang sah dilakukan secara tertulis dan terbuka bagi setiap anggota.
  • Tahap Pemilihan Adalah tahap untuk menghasilkan formatur
  • Tata cara pemilihan ditetapkan oleh pimpinan sidang musyawarah yang harus dapat menjamin:
    - Kelancaran pemungutan suara
    - Dikontrol dan dibuktikan bahwa suara yang dimasukkan tetah diterima oleh pimpinan      sidang musyawarah
    - Terhindarnya penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.

Pasal 13 > Calon dan Pencalonan

  • Setiap anggota yang memenuhi persyaratan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga ini, berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum/Ketua.
  • Ketua Umum/Ketua yang sah adalah calon yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) peserta penuh musyawarah.

Pasal 14 > Formatur
Formatur terpilih memperoleh mandat penuh untuk menyusun pengurus dengan ketentuan formatur terpilih dengan suara terbanyak secara langsung menjadi Ketua Umum/Ketua
Calon-calon Formatur harus menyampaikan kesediaannya secara tertulis menjadi anggota pengurus dan oleh karena itu harus memenuhi persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud dalam anggaran rumah tangga ini.
Jumlah Formatur terpilih ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua terpilih dalam musyawarah.

Pasal 15 > Serah Terima
Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengurus baru dilantik, pengurus lama sudah harus menyerah terimakan kepengurusannya kepada pengurus baru.
Serah terima kepengurusan di atas antara lain menyangkut sekurang-kurangnya:
Keuangan
Inventaris
Kegiatan organisasi yang sedang berjalan
Selama antara terbentuknya sampai dilantiknya pengurus baru dan serah terima tersebut, pengurus lama tetap bekerja mendampingi pengurus baru dalam rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi dan hubungan yang diperlukan.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 16 > Peserta
Peserta musyawarah terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau.
Peserta Penuh Musyawarah Nasional adalah Pengurus Besar harian dan 2 (dua) orang Pengurus Daerah
Peserta Penuh Musyawarah Daerah adalah Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang mendapat mandat untuk menghadiri Musyawarah Daerah. 16.4. Peserta Penuh Musyawarah Cabang adalah Pengurus Cabang dan Anggota yang tergabung dalam perkumpulan yang telah disahkan oleh Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Cabang diselenggarakan.
Anggota yang tidak berstatus Peserta Penuh dapat mengikuti musyawarah sebagai Peserta Peninjau.

Pasal 17 > Kuorum
Suatu musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh tambah satu dari jumlah yang semestinya hadir, kecuali Musyawarah Nasional baru dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah Pengurus Daerah.
Apabila kuorum tidak tercapai maka selambat-lambatnya 2 (dua) jam kemudian perlu dilanjutkan musyawarah untuk maksud yang sama. Musyawarah ini dianggap sah tanpa mengindahkan jumlah yang hadir.

Pasal 18 > Hak Suara
Yang mempunyai hak suara dalam musyawarah nasional adalah Pengurus Besar Harian dan 2 (dua) orang Pengurus Daerah, yang mendapat mandat untuk menghadiri Musyawarah Nasional masing-masing satu hak suara.
Yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Daerah adalah Pengurus Daerah Harian dan 5 ( lima ) orang Anggota Pengurus Cabang yang rriendapat mandat untuk menghadiri Musyawarah Daerah. Masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara untuk Pengda dan 5 ( lima ) hak suara untuk Pengcab.
Yang mempunyai hak suara dalam Musyawarah Cabang adalah Pengurus Cabang Harian dan 3 (tiga) orang Anggota Pengurus Perkumpulan tenis yang mendapat mandat untuk menghadiri Musyawarah Cabang. Masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara untuk Pengcab dan 3 (tiga) hak suara untuk Perkumpulan.

Pasal 19 > Tempat dan Penyelenggaraan Musyawarah
Tempat diselenggarakan Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang ditentukan oleh Pengurus Besar/Daerah/Cabang dengan mempertimbangkan rekomendasi Musyawarah Nasional/ Daerah/ Cabang yang dilakukan sebelumnya.
Musyawarah Nasional diselenggarakan Pengurus Besar dan yang menjadi tuan rumah sekaligus Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional adalah sesuai rekomendasi Munas sebelumnya. Panitia pengarah diangkat oleh Pengurus Besar untuk menyusun usulan acara dan materi
Musyawarah Nasional. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dan dipertanggung jawabkan oleh Pengurus Besar sebelumnya.
Musyawarah Daerah/Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dengan mengangkat Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah. Panitia Pengarah menyusun usulan acara dan materi Musyawarah Daerah/Cabang.

Pasal 20 > Pimpinan Sidang, Acara dan Tata Tertib
Pimpinan sidang pada Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang dipilih oleh Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang. Pimpinan sidang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota.
Rancangan acara dan tata tertib sidang yang disusun oleh Panitia Pengarah sudah harus dikirim ke Pengurus Daerah/Cabang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) had kalender sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nasional/Daerah/ Cabang.
Jadwal acara dan tata tertib Munas, Musda dan Muscab disahkan dalam musyawarah dan dipimpin oleh pimpinan sementara musyawarah yaitu pengurus organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 21 > Musyawarah Nasional Luar Biasa
Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 18.3.
Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut harus sudah diselenggarakan oleh Pengurus Besar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat

21.1. diatas diterima.

Jika setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pengurus Besar tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa itu maka Pengurus Daerah yang mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut dapat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

Musyawarah Daerah Luar Biasa yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 18.3.
Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut harus sudah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat

21.4. diatas diterima.

Jika setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa itu maka Pengurus Cabang yang mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut dapat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.
Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dapat. diselenggarakan jika memenuhi salah satu syarat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 18.3.
Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut harus sudah diselenggarakan oleh Pengurus Cabang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat

21.7. diatas diterima.

Jika setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa itu maka dua pertiga jumlah perkumpulan dapat membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.

BAB VI
KEKAYAAN

Pasal 22 > Uang Pangkal, luran, Usaha-usaha lain
Kriteria dan besarnya uang pangkal dan iuran untuk anggota termasuk pola pembagian penggunaannya ditetapkan oleh Pengurus Besar atas rekomendasi Rapat Kerja Nasional.
Usaha-usaha lain untuk memperoleh dan mengembangkan dana seperti yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh badan-badan lain dalam organisasi.
Pada prinsipnya, setiap Perkumpulan, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Besar adalah mandiri dalam hal bidang dana.

Pasal 23 > Pembukuan
Tahun buku organisasi PELTI dimulai 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
Seluruh pemasukan dan pengeluaran dari uang harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku
Pengurus Besar menetapkan akuntan publik yang akan melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan organisasi di tingkat nasional. Untuk di Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Perkumpulan cukup dilakukan oleh tim verifikasi.

Pasal 24 > Pengurus Kekayaan
Pengurus organisasi wajib mengelola seluruh harta kekayaaan selama masa jabatannya.
Keputusan untuk memindahkan hak milik, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik organisasi, harus diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggota Pengurus Harian.
Dalam hal terjadi pembubaran seperti yang dimaksud dalam Anggaran Dasar, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa langsung menetapkan perihal pemindahan harta kekayaan organisasi.

Pasal 25 > Bendera
Bendera PELTI berukuran panjang 140 cm dan lebar 60 cm dengan lambang seperti gambar terlampir pada Anggaran Rumah Tangga ini.
Berwarna hijau muda dengan pinggiran kuning emas.

Pasal 26 > Lambang

Lambang PELTI adalah seperti gambar yang terlampir pada Anggaran Rumah Tangga ini dengan uraian sebagai berikut:
Lingkaran putih menggambarkan bola tenis dengan peta Indonesia , (kuning).
Lingkaran hitam dengan motif kuning yang memuat gambar.
Raket dengan bola teknis
Bunga teratai, dengan 3 tajuk bunga dan 5 mahkota bunga
Sayap Garuda dengan jumlah tiap bulu 13 helai dan tiap kerangka (tulang bulu) 12 tiap bagian

Makna keseluruhan:


  • Pantang surut = tiada kenal mundur
  • 3 tajuk bunga, 5 mahkota bunga = Tahun 1935
  • 1 bulu (2 kali) = Tanggal 26
  • 12 kerangka = Bulan Desember
    PELTI dilahirkan pada tanggal 26 Desember 1935
  • Wama hijau muda, kuning putih dan hitam
  • Hijau muda = Semangat menggelora yang tiada kenal surut diatas gelanggang olahraga tenis
  • Putih = Kesucian hati dalam arti kesatriaan yang mengabdi kepada keadilan dan kehormatan pribadi dan orang lain
  • Hitam = Tekad yang bulat, tekun dan membaja ,

Pasal 27 > Lagu

PELTI memiliki lagu yang mengumandangkan isi dan jiwa patriot.

LAGU PELTI

HARI KEHARI, SILIH BERGANTI
MEMERAS KERINGAT, TAK KENAL LETIH
DENGAN RAKET DITANGANKU
KUGAPAI S'RIBU TANTANGAN

PEDOMAN PELTI, PEDOMAN KAMI
PANTANG SURUT. GAGAH BERANI
SUKA DUKA, KITA BERSAMA
MERAIH S'RIBU PRESTASI

Ref
KUSANDANG RAKET, KUKEJAR PRESTASI
KUCINTA TENIS, KUJUNJUNG PELTI
BERSAMA KITA MEMBINA RAGA
MEMBIMBING TUNAS-TUNAS BANGSA
MENUJU INDONESIA JAYA

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28 > Syarat Perubahan
Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan ketentuan rancangan tersebut telah diusulkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya.
Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga ini harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir pada waktu pemungutan suara dilakukan.

Pasal 29 > Perubahan-perubahan
Perubahan terakhir Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dilaksanakan dalam Munas PELTI tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 30 > Aturan Peralihan
Segala sesuatu penyesuaian dan perubahan yang diperlukan sebagai akibat adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini harus sudah diselesaikan Pengurus Besar selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah tanggal ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
Peraturan-peraturan dan badan-badan lama tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 31 > Penutup
Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan-peraturan lain diatur oleh Pengurus Besar dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal: 17 Desember 2002
MUSYAWARAH NASIONAL PELTI 2002

© 2009 PELTI | Persatuan Tenis Seluruh Indonesia